cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fuad Mustafid
Contact Email
fuad.mustafid@uin-suka.ac.id
Phone
+6281328769779
Journal Mail Official
asy.syirah@uin-suka.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 08548722     EISSN : 24430757     DOI : 10.14421/ajish
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
2nd Floor Room 205 Faculty of Sharia and Law, State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga, Marsda Adisucipto St., Yogyakarta 55281
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 43, No 2 (2009)" : 9 Documents clear
Khawarij Ahmad Yani Anshori
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 43, No 2 (2009)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v43i2.99

Abstract

Khawarij adalah identifikasi kesejarahan yang secara minor dinisbatkan untuk menyebut kelompok teroris, dimana dalam sejarah politik Islam selalu bersanding dengan Sunni sebagai kelompok penguasa dan Syiah sebagai kelompok oposisi. Khawarij mempunyai doktrin yang khas, diantaranya adalah konsep al-takfir dan konsep hakimiyyah. Khawarij awal Islam telah mengkafirkan Khalifah Ali b. Abi Thalib sebagai penguasa yang sah dan kemudian memfatwakan untuk membunuhnya karena dianggap mendustakan hukum Allah. Khawarij modern juga mengkafirkan lalu memerangi terhadap individu, masyarakat dan juga negara yang tidak menegakkan hakimiyyah (kedaulatan hukum Alla) di muka bumi. Bahkan diantara kelompok khawarij modern ada yang memfatwakan untuk membunuh Amerika dan sekutunya baik sipil maupun militer kapan pun dan di mana pun menemukan mereka. Inilah khawarij hadza al-ashr.
Telaah atas Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Hubungan Internasional Kamsi Kamsi
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 43, No 2 (2009)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v43i2.104

Abstract

Hasbi membagi dunia menjadi dua, yaitu Darul Islam dan Darul Harbi, dengan pembagian negara menjadi dua sebagaimana tersebut di atas bukan berarti mengharuskan bahwa Darul Islam itu diperintah satu pemerintahan. Darul Islam lahir atas dasar kebangsaan (Nation ?) yang dibangun atas dasar Islam (agama) dan perjanjian. Dengan kata lain dasar kebangsaan dalam Darul Islam adalah Islam dan berjanji mengikuti hukumnya. Prinsip Hubungan Internasional dalam Islam adalah Perdamaian yang abadi, dan jia didukung dengan dasar kenyataan (fakta-fakta) yang daruri, maka Hubungan Internasional berubah menjadi Perang dan hanya bersifat sementara, tetapi tidak merubah kebijakan pokok, yaitu tetap pada dalam hubungan perdamaian.
Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Proses Penalaran Induktif dalam Kajian Hukum Islam Abdul Mun’im
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 43, No 2 (2009)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v43i2.100

Abstract

Tulisan ini hendak mengungkap dan menggambarkan proses penalaran dalam pemikiran hukum Islam yaitu al-qawa'id al-fiqhiyah dengan perspektif induktif. Munculnya al-qawa'id alfiqhiyah dimulai dari kegiatan membuat rincian aturan hukum Islam yang dideduksi dari sumber-sumber wahyu. Teks-teks wahyu adalah pembangkit pertama munculnya upaya membuat norma tentang perilaku (fiqh) dengan sarana metodologi yang disebut usul al-fiqh. Kemudian fiqh berkembang dalam kuantitas demikian besar hingga menjadi sulit untuk menguasainya. Maka muncullah gagasan membuat kristalisasi fiqh dalam bentuk kaidah dalam jumlah yang relatif terbatas yang mempermudah penguasaannya dan lahirlah al-qawa'id al-fiqhiyah, yaitu himpunan dari kaidah-kaidah itu. Sebagaimana hasil induksi yang ditingkat probabilitas kebenarannya memerlukan sandaran teori atau pengetahuan a priori, al-qawa'id al-fiqhiyah juga membutuhkan keabsahan dari sumber wahyu. Karenanya, untuk menyikapi kasus baru dilakukan dengan cara menemukan terlebih dahulu semangat wahyu sebagaimana tercermin di dalam fiqh secara induktif. Semangat itu menjadi kerangka umum pembuatan aturan untuk kasus-kasus baru. al-qawa'id al-fiqhiyah, dengan demikian merupakan rasionalisasi dari kehendak Allah sejauh yang dapat dipahami oleh manusia.
Konsep Penerapan Syariat Islam dalam Pencegahan Perilaku Menyimpang pada Remaja SMA Kota Banda Aceh Abubakar Abubakar
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 43, No 2 (2009)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v43i2.105

Abstract

This article is purposed to know how concept, system and obstacles in implementing Syariah (Islam Law) in preventing misbehaviours on senior high school effectively. The respondences of this research come from related agencies, either Islam Law Department, School, Student Organization. Data collection was done by questionnaires, interview, workshop. The results of concept prevention deviate behaviour on teenages of Senior High School of Banda Aceh are: a) Direct Prevention Concept, Direct Prevention Concept is concept which assumed immediately can prevent misbehaviour of either teenages or the other age; (b) Indirect Prevention Concept, this kind of prevention is planning and sustainable attempts which can be used to prevent also can reduce one or groups intention to do disgraceful actions against values of Syariah (IslamLaw); (c) Guiding Concept, guiding is an effort of Syariah Department in giving and enhancing understanding to teachers and students regarding with True Syariah Implementation, along with sanctions faced as consequences of violationvalues; (d) Violation Prevention through Identification of Place and Violation Forms, and (e) Problems found by Department of Syariah in Preventing Deviate Behaviours Teenages in Senior High School Particularly.
Maslahah Sebagai Sumber Hukum dan Implikasinya Terhadap Liberalisasi dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Saifuddin Zuhri
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 43, No 2 (2009)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v43i2.101

Abstract

Dewasa ini banyak cendikiawan dan ulama modernis maupun tradisionalis- progresif yang kreatif di dalam pengembangan hukum Islam. Mereka melakukan penjelajahan penafsiran nas keagamaan secara liberal tanpa merasa menghianati jalur transmisi intelektual yang selama ini dipegangi kuat oleh kalangan ulama mazhab. Pemikiran yang mencoba mengotak-atik nas, bahkan meninggalkan nas dalam usahaisibat al-hukm ternyata mendapatkan dukungan dari ulamaulama tertentu. Ada kesadaran untuk menerima perubahan dan pembaharuan hukum Islam bidang muamalah seperti hukum keluarga, ekonomi, sosial, politik. Mereka mendorong keharusan ijtihad dan talfiq, dan redefinisi makna qati (tidak terikat makna teks nas), ke dalam bentuk perundang-undangan positif maupun fatwa ulama. Lahirlah beberapa undang-undang maupun fatwa ulama yang mengutamakan maslahah sebagai pertimbangan hukum pertama. Bahkan dari sisi metodologis, pembentukan undang-undang maupun fatwa ulama di Indonesia, seperti U.U. Perkawinan, U.U Wakaf, Kompilasi Hukum Islam dan lain-lainnya dan beberapa Fatwa MUI ada yang tidak memberlakukan nas, kalau tidak dikatakan membatalkan nas sebaliknya mengutamakan pertimbangan rasional, mengutamakan teks fiqh dan sistem pengambilan marajinya bukan sekedar memilih salah satu mazhab 4 tetapi mazhab manapun yang dipandang keputusan hukumnya lebih maslahah seperti mazhab dahiri dan mazhab syiah.
Problema Miskin dan Kaya dalam Pandangan Islam Sofyan Hadi
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 43, No 2 (2009)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v43i2.106

Abstract

Kemiskinan terlahir tak jauh dari masa ketika manusia ada, ia selalu menjadi problem manusia yang membayang-bayangi kehidupannya dari segala zaman, manusia sebagai makhluk yang lemah sepertinya tidak akan pernah bisa menghapuskan secara tuntas 100 persen di muka bumi ini. Ketika al-Quran diturunkan (611-632 M.), masyarakat Makkah dan Madinah serta kawasan sekitarnya juga menghadapi problem kemiskinan. Tidak mengherankan jika kemudian al-Quran menaruh perhatian sangat besar terhadap problem tersebut. Demikian ini karena al-Quran diturunkan selain sebagai mukjizat, juga berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia, khususnya bagi mereka yang bertakwa dalam memecahkan persoalan hidup dan kehidupan dengan tujuan tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa baik dalam bidang teologi, tasawwuf, fikih, maupun tafsir konsep kemiskinan merupakan konsep yang parsial. Keparsialan konsep tersebut dalam bidang teologi, tasawwuf, dan fiqih disebabkan oleh spesialisasi sudut pandang masing-masing, bukan karena soal metodologis. Sedang dalam bidang tafsir keparsialan konsep tersebut disebabkan oleh penggunaan metode tajziziy.
Ijtihad Jamai Sebagai Solusi Permasalahan Sosial Maksudin Maksudin
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 43, No 2 (2009)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v43i2.102

Abstract

Dalam era kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni lebih-lebih memasuki era global permasalahan hidup dan sistem kehidupan manusia semakin kompleks, pelik, krusial, dan komprehensif. Di sisi lain keilmuan yang dimiliki atau dikuasai oleh para ahli menjurus pada spesialisasi, dan spesifikasi tertentu dalam bidang keahliannya, mengerucut tidak lagi komprehensif. Oleh karena itu, permasalahan sosial yang terjadi akhir-akhir ini sulit diselesaikan dengan satu disiplin ilmu atau satu keahlian tertentu, dan bahkan tidak menutup kemungkinan penyelesaian itu, akan berakibat vatal atau tidak menjawab dan memberikan solusi pemecahan masalah tersebut. Kekompleksan permasalahan sosial akhir-akhir ini membutuhkan penyelesaian secara komprehensif, integratif, interkonektif, dan non reduksionis, yakni penyelesaian dengan pendekatan multidisiplin dan multidimensional. Oleh karena itu, diperlukan penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial melalui ijtihad jamai. Dengan ungkapan lain 'ijtihad jamai sebagai solusi permasalahan sosial.
Problema UU Zakat Indonesia (Refleksi Misi al-Siyasah al-Syar'iyyah) Muh. Said
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 43, No 2 (2009)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v43i2.107

Abstract

Berbagai peraturan sudah menyertai pengelolaan zakat di Indonesia, mulai zaman kolonial Belanda-pun sampai lahirnya beberapa tahun yang lalu secara yurudis yang namanya UU No. 38/1999. Memang panjang rentang sejarahnya, problematikanya banyak menyita waktu, tenaga dan fikiran serta perdebatan,tidak seperti eksis dan urgensinya sebagaimana lahirnya UU lainnya dan perealisasiannya, seperti UU pajak misalnya. Tetapi bagaimana-pun, tetap harus diakui bahwa upaya-upaya mengeksiskan sekaligus mengefektifkan pengelolaan zakat di negeri ini, merupakan kewajiban syariah, maka adalah suatu tanggung jawab moral dan sosial bagi setiap muslim dan pemerintah untuk merealisasikannya. Bukankah secara keyakinan bahwa dengan pengelolaan dan pemanfaatan social hasil zakat dengan baik lagi benar, jauh akan lebih menjanjikan bagi ummat ketimbang dengan hasil pajak itu sendiri. Oleh karena itu idealnya persoalan-persoalan kepentingan agama tetap dalam kerangka masalah politik sekaligus, dan itu adalah misi terpenting dalam substansi al-Siyasah al-Syariyyah.
Islam, Wanita dan HAM dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus KDRT di Pengadilan Agama Medan) Rayani Hanum Siregar
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 43, No 2 (2009)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v43i2.103

Abstract

It is proper to thank the god that the law number 23/2004 on hardness abolition in household soon will be legislated as a constitution which will provide a protection for women, their safety and rights, men and children whom are being a hardness victim in household. This law had the same point with the law on human rights to live, to be not tortured, privacy freedom, thought and conscience as written in at law number 39/1999 verse 2.But, the authority that bonds the law is needed to be re-questioned, because that a lot of hardness chases raise among the society out of the civil law authority. There chase to chase rise among the society are which seems lying under the civil law authority. Practically, this law seems has lost its authority. This state arise an ambiguity about its law properness and the proper law to be applied. There are a lot of household hardness chases which areshould be the start point for the government and jurists to study furthermore the applying of law number 23/2004, because it is practically not used as reference law in Islamic court which managed the familial, marital and divorce affair. It is urgent to know that most of household hardness is raised from the familial and household matter.A simple research about household hardness with its relation with divorce affair registered to the Islamic court in Medan that the writer had worked indicated that more than 30% of the registered chases contain of household hardness. But because of the hardness matter is out of Islamic court authority made the authority of the law number 23/2004 is dilemma.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2009 2009


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 56 No 2 (2022) Vol 56, No 2 (2022) Vol 56, No 1 (2022) Vol 56 No 1 (2022) Vol 55, No 2 (2021) Vol 55 No 2 (2021) Vol 55, No 1 (2021) Vol 55 No 1 (2021) Vol 54 No 2 (2020) Vol 54, No 2 (2020) Vol 54, No 1 (2020) Vol 54 No 1 (2020) Vol 53 No 2 (2019) Vol 53, No 2 (2019) Vol 53, No 1 (2019) Vol 53 No 1 (2019) Vol 52 No 2 (2018) Vol 52, No 2 (2018) Vol 52, No 1 (2018) Vol 52 No 1 (2018) Vol 51 No 2 (2017) Vol 51, No 2 (2017) Vol 51, No 2 (2017) Vol 51 No 1 (2017) Vol 51, No 1 (2017) Vol 50, No 2 (2016) Vol 50 No 2 (2016) Vol 50, No 1 (2016) Vol 49, No 2 (2015) Vol 49, No 1 (2015) Vol 49 No 1 (2015) Vol 49, No 1 (2015) Vol 48, No 2 (2014) Vol 48, No 1 (2014) Vol 47, No 2 (2013) Vol 47, No 1 (2013) Vol 46, No 2 (2012) Vol 46, No 1 (2012) Vol 45, No 2 (2011) Vol 45, No 1 (2011) Vol 43, No 2 (2009) Vol 43, No 1 (2009) Vol 42, No 2 (2008) Vol 42, No 1 (2008) More Issue